"Saat ini, kebijakan kami adalah kelanjutan dari perlawanan," ujar Araghchi, seperti dilansir kantor berita AFP pada tanggal tersebut. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari strategi jangka panjang Iran yang berakar pada prinsip kedaulatan dan penolakan terhadap intervensi asing. Araghchi dengan lugas menegaskan bahwa Teheran tidak berniat untuk melakukan negosiasi dengan AS, menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk. Sikap ini telah menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Iran, terutama sejak penarikan AS dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018 dan penerapan kembali sanksi-sanksi yang melumpuhkan.
"Kami tidak berniat untuk bernegosiasi sejauh ini, tidak ada negosiasi yang terjadi, dan saya yakin posisi kami sepenuhnya berdasarkan prinsip," kata Araghchi. Baginya, berbicara tentang negosiasi di tengah tekanan dan sanksi yang terus-menerus akan dianggap sebagai pengakuan atas kekalahan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa negosiasi hanya dapat dilakukan dari posisi yang setara, bukan di bawah ancaman atau paksaan. Iran memandang setiap ajakan negosiasi dari AS sebagai upaya untuk memaksakan persyaratan yang tidak adil dan merugikan kepentingan nasionalnya.
Dilansir oleh Aljazeera, Araghchi lebih lanjut menyatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal mencapai sasaran perang utamanya terhadap Iran. Kegagalan ini, menurutnya, mencakup dua pilar utama: mengamankan kemenangan militer yang cepat dan mewujudkan perubahan rezim (regime change) di Teheran. Sejak awal kampanye "tekanan maksimum" oleh pemerintahan AS, Washington secara terbuka maupun tersirat telah menunjukkan keinginan untuk mengubah perilaku Iran secara drastis, bahkan hingga mengganti kepemimpinan politiknya. Namun, Araghchi menegaskan bahwa upaya-upaya tersebut telah menemui jalan buntu.
Kebijakan perlawanan yang dianut Iran bukan hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, politik, dan ideologis. Secara ekonomi, Iran telah berupaya untuk membangun "ekonomi perlawanan" yang lebih mandiri dan kurang rentan terhadap sanksi eksternal, meskipun dengan biaya yang signifikan bagi rakyatnya. Secara politik, Iran terus memperkuat aliansinya di kawasan dan mencari dukungan dari negara-negara yang menentang hegemoni AS. Secara ideologis, narasi perlawanan terhadap imperialisme dan penindasan asing terus digemakan untuk memobilisasi dukungan internal dan regional.
Araghchi juga mendesak negara-negara tetangga Iran untuk menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa respons Iran terhadap tindakan AS selama bertahun-tahun telah menunjukkan kepada dunia bahwa "tidak ada negara yang dapat mengancam keamanannya." Seruan ini adalah bagian dari upaya Iran untuk membangun tatanan keamanan regional yang independen dari kekuatan luar, terutama AS. Iran seringkali menyuarakan pandangan bahwa kehadiran militer AS di Teluk Persia adalah sumber ketidakstabilan, bukan solusi. Mereka percaya bahwa keamanan regional harus dijamin oleh negara-negara di kawasan itu sendiri, tanpa campur tangan eksternal.
Sikap keras Iran terhadap negosiasi dengan AS memiliki akar sejarah yang dalam. Pengalaman masa lalu, termasuk kudeta yang didukung AS pada tahun 1953 dan dukungan AS terhadap Irak selama Perang Iran-Irak (1980-1988), telah membentuk ketidakpercayaan yang mendalam terhadap niat Washington. Bagi Iran, setiap negosiasi dengan AS di bawah tekanan akan dilihat sebagai pengulangan sejarah di mana Iran dipaksa untuk mengorbankan kepentingannya. Oleh karena itu, prinsip "perlawanan" bukan sekadar taktik, melainkan sebuah strategi fundamental untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa.
Pernyataan Araghchi ini muncul di tengah ketegangan yang terus membara antara Teheran dan Washington. Sejak penarikan AS dari JCPOA pada tahun 2018, yang diikuti oleh pemberlakuan kembali dan penambahan sanksi-sanksi berat, hubungan kedua negara telah memburuk secara drastis. Kampanye "tekanan maksimum" AS bertujuan untuk memaksa Iran agar menyetujui kesepakatan nuklir baru yang lebih komprehensif, mencakup program rudal balistiknya dan perannya di kawasan. Namun, Iran berulang kali menolak tuntutan ini, bersikeras bahwa program rudal dan kebijakan regionalnya adalah masalah kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan.
Beberapa insiden besar telah menandai periode ketegangan ini. Mulai dari serangan terhadap kapal tanker di Teluk Oman, penembakan jatuh pesawat nirawak AS oleh Iran, serangan terhadap fasilitas minyak Saudi yang dituduhkan kepada Iran, hingga yang paling signifikan adalah pembunuhan komandan Pasukan Quds IRGC, Qassem Soleimani, oleh serangan pesawat nirawak AS di Irak pada Januari 2020. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan AS di Irak, menunjukkan kemampuannya untuk menyerang target-target AS. Serangkaian insiden ini menunjukkan bahwa Teheran memiliki kapasitas dan kemauan untuk melawan, bukan hanya secara retoris tetapi juga melalui tindakan nyata.
Dalam konteks regional, seruan Araghchi agar negara-negara tetangga menjauh dari AS juga mencerminkan upaya Iran untuk mengkonsolidasikan pengaruhnya di Timur Tengah. Iran memiliki jaringan sekutu dan proksi yang kuat di Irak, Suriah, Lebanon (Hizbullah), dan Yaman (Houthi). Jaringan ini seringkali menjadi alat Iran untuk menantang kepentingan AS dan sekutunya, seperti Arab Saudi dan Israel. Teheran melihat keberadaan jaringan ini sebagai garis pertahanan terdepan dan penangkal terhadap agresi eksternal, sekaligus sebagai bukti bahwa Iran memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya tanpa perlu bantuan dari AS.
Sikap Iran juga didasari oleh keyakinan bahwa strategi AS untuk mengisolasi Iran di panggung internasional telah gagal. Meskipun sanksi AS telah memukul ekonomi Iran dengan keras, Teheran tetap berhasil mempertahankan hubungan dagang dengan beberapa negara, terutama di Asia, dan terus mencari cara untuk menghindari atau memitigasi dampak sanksi. Selain itu, negara-negara Eropa, Tiongkok, dan Rusia telah menyatakan penyesalan atas penarikan AS dari JCPOA dan berupaya untuk menjaga kesepakatan tersebut tetap hidup, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas. Ini memberikan Iran semacam "jalur penyelamat" diplomatik dan ekonomi, meskipun sempit.
"Berbicara tentang negosiasi saat ini merupakan sebuah pengakuan atas kekalahan," tegas Araghchi, mengulangi pesan inti Iran. Ini bukan hanya tentang penolakan taktis, tetapi juga tentang mempertahankan martabat dan kredibilitas di mata rakyatnya dan di mata kekuatan regional. Bagi Iran, menyerah pada tuntutan AS di bawah tekanan sanksi akan menjadi preseden buruk yang akan melemahkan posisinya dalam setiap negosiasi di masa depan. Mereka percaya bahwa keteguhan adalah satu-satunya jalan untuk memaksa AS mengubah pendekatannya.
Meskipun Araghchi menolak negosiasi, Iran secara konsisten menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan negara-negara Eropa dan pihak-pihak lain yang masih berkomitmen pada JCPOA. Namun, syarat utama Iran adalah bahwa AS harus terlebih dahulu mencabut semua sanksi dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir. Tanpa langkah-langkah ini, Teheran melihat negosiasi langsung dengan Washington sebagai upaya sia-sia yang tidak akan menghasilkan apa-apa selain pemaksaan kehendak AS.
Prospek hubungan AS-Iran di masa depan tetap suram, dengan kedua belah pihak tampaknya terkunci dalam kebuntuan. Pernyataan Araghchi pada tahun 2026 ini menunjukkan bahwa bahkan setelah beberapa tahun, posisi fundamental Iran tidak berubah. Teheran tetap teguh pada jalur perlawanan dan menolak untuk menyerah pada tekanan. Bagi Iran, perjuangan ini adalah tentang penentuan nasib sendiri dan menolak untuk tunduk pada kekuatan eksternal, sebuah prinsip yang mereka yakini akan terus mereka pertahankan, berapa pun harga yang harus dibayar. Ketegasan ini menggarisbawahi kompleksitas dan kedalaman konflik yang telah membentuk lanskap geopolitik Timur Tengah selama beberapa dekade.
