Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penjelasan resmi terkait ketidakikutsertaannya dalam susunan jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024–2029. Nusron menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar agar ia dapat mencurahkan energi dan perhatiannya secara penuh pada tugas-tugas pemerintahan di Kabinet Merah Putih.
Pernyataan ini mengemuka seiring rampungnya penyusunan struktur pengurus harian DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Dalam pengumuman struktur kepengurusan tersebut, nama Nusron Wahid tidak tercantum sebagai salah satu pengurus harian, meskipun ia dikenal sebagai salah satu figur kunci dan kader senior yang memiliki rekam jejak panjang di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menanggapi ketidakhadiran namanya di jajaran pengurus pusat, Nusron mengungkapkan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh dinamika persaingan internal, melainkan hasil dari pertimbangan rasional dan komunikasi terbuka. Nusron mengaku telah berdiskusi secara langsung dengan Bahlil Lahadalia sebelum susunan pengurus DPP Partai Golkar difinalisasi dan diumumkan ke publik.
Dalam diskusi tersebut, Nusron menyampaikan pandangannya mengenai besarnya tanggung jawab yang harus diembannya sebagai Menteri ATR/BPN. Menurutnya, Bahlil dapat memahami serta menerima alasan tersebut dengan baik. Kedua belah pihak sepakat bahwa efektivitas pelaksanaan tugas kementerian harus menjadi prioritas utama demi mendukung pencapaian target-target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nusron menjelaskan bahwa beban kerja di Kementerian ATR/BPN membutuhkan komitmen dan fokus tingkat tinggi. Lembaga yang dipimpinnya kini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis pertanahan nasional, mulai dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), penyelesaian konflik pertanahan yang tertunda lama, penindakan tegas terhadap mafia tanah, hingga penyediaan lahan untuk mendukung program ketahanan pangan, energi, dan perumahan rakyat.
Ia menilai, membagi fokus antara beban kerja kementerian yang amat masif dengan posisi struktural di manajerial partai berpotensi menurunkan efektivitas di salah satu atau kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, konsentrasi penuh pada pelayanan publik dan pembenahan tata kelola pertanahan menjadi pilihan yang paling bertanggung jawab saat ini.
Meskipun tidak lagi memegang posisi strategis di jajaran pimpinan DPP Partai Golkar, Nusron menegaskan bahwa status dan komitmennya sebagai kader Partai Golkar tidak berkurang sedikit pun. Ia menyatakan akan terus mendukung agenda-agenda politik serta konsolidasi partai dari luar struktur DPP, sembari menjalankan penugasan negara secara maksimal.
Sikap tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri dalam kabinetnya untuk mengutamakan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun partai politik. Langkah Nusron ini juga dinilai memberikan ruang bagi regenerasi kepengurusan di tubuh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
