Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya tentang kebijakan ekonomi dan rencana fiskal 2027 kepada anggota parlemen yang disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di gedung parlemen di Jakarta, 20 Mei 2026.
Meski berada di dalam koalisi pemerintahan, PKS menegaskan tetap akan memberikan kritik konstruktif agar program-program prioritas berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. "PKS dan seluruh kadernya, kita semua berdoa dengan tulus berharap keberhasilan beliau.
Karena keberhasilan beliau adalah kegembiraan 290 juta warga negara Indonesia," kata Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat menyampaikan pidato politik dalam Bimteknas PKS 2026 di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10).
Muzzammil menjelaskan, sikap kritis, konstruktif, dan solutif merupakan posisi PKS dalam koalisi pemerintahan. Sikap tersebut, menurutnya, bertujuan mengoreksi sekaligus mempertajam kebijakan pemerintah agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Sikap itu juga telah disampaikan Ketua Majelis Syura PKS kepada Prabowo saat bertemu di Istana Negara. Menurut dia, Prabowo menyambut baik posisi PKS tersebut.
"Sikap kritis konstruktif dan solutif kita itu dalam rangka mengoreksi dan mempertajam kebijakan negara dan pemerintahan, sehingga dia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Sehingga dia menemukan solusi-solusi ketika persoalan itu hadir," ujarnya.
Muzzammil menegaskan, salah satu bentuk dukungan sekaligus tanggung jawab PKS dalam koalisi adalah memastikan program-program prioritas pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Kritik MBG Berarti Peduli
Ia menilai program tersebut memiliki niat mulia untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan makanan ketika bersekolah. Meski demikian, ia berpandangan, kritik publik terhadap pelaksanaan MBG merupakan bentuk kepedulian agar program tersebut berjalan lebih baik.
"Kalau ada kritik-kritik publik terhadap MBG adalah bentuk kepedulian, untuk menjadikan program ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," kata Muzzammil.
Ia menuturkan, kritik diperlukan untuk memastikan program MBG tepat sasaran, tidak mubazir, memiliki tata kelola yang baik, serta mencegah terjadinya kasus keracunan pada anak-anak dan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, program pemerintah berskala besar harus memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan profesionalisme agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain.
"PKS memandang bahwa program besar harus memberi manfaat besar dan memenuhi rasa keadilan dan profesional, sehingga ia tidak mengganggu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pelayanan dasar, transfer daerah, hingga dana desa," ujarnya.
Muzzammil menambahkan, kritik dan saran merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan. Karena itu, ia meminta para kader dan pejabat publik PKS terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ajak Kader Kolaborasi untuk Negeri Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat membuka Bimteknas PKS 2026 di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026).
Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan amanah dengan baik karena dampak keberhasilan pemerintah akan dirasakan masyarakat luas.
"Kalau aku doakan untukku yang menikmati hanya orang di sekitarku.
Kalau aku doakan untuk penguasa, yang menikmati seluruh rakyat, bangsa dan negara," ucapnya mengutip perkataan ulama Fudhail bin Iyadh.
Ia pun menegaskan PKS akan terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak tanpa membangun sekat di tengah masyarakat.
"Kita tidak membangun tembok-tembok, kita ingin membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan seluruh anak bangsa," pungkasnya.
