JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengumumkan percepatan transformasi digital layanan publik menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini difokuskan pada penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi negara berbasis daring.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa hingga Desember 2026, lebih dari 80 persen layanan pemerintah pusat telah terintegrasi dalam satu sistem digital nasional. Integrasi tersebut mencakup layanan kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, hingga administrasi kepegawaian.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, cepat, dan tanpa proses berbelit. Digitalisasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi ke depan,” ujar menteri dalam konferensi pers, Senin (14/12/2026).
Selain di tingkat pusat, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem serupa. Tahun ini, sebanyak 312 kabupaten dan kota telah menerapkan platform layanan terpadu berbasis digital, terutama untuk pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan skala kecil.
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa daerah dengan akses internet terbatas tetap menjadi perhatian. Pemerintah bekerja sama dengan penyedia jaringan untuk memperluas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil.
Digitalisasi layanan publik diklaim mampu menekan biaya operasional hingga 15 persen dalam dua tahun terakhir. Selain efisiensi anggaran, sistem digital juga dinilai membantu pengawasan internal dan mencegah praktik penyimpangan.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini positif, namun mengingatkan pentingnya keamanan data.
“Kemajuan digital harus diiringi perlindungan data pribadi yang kuat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata seorang analis kebijakan dari lembaga riset independen.
Target 2027
Pemerintah menargetkan pada 2027 seluruh layanan utama di kementerian dan lembaga dapat diakses melalui satu akun digital nasional. Sistem tersebut diharapkan menjadi fondasi pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien dan inklusif.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
