Gustika Hatta, Ahok dan Tom Lembong dalam diskusi memperingati Sumpah Pemuda di DPP PDIP, Rabu (28/10/2026) Foto: Dok.
IstimewaDPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bersama Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi untuk memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026). Forum ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi Generasi Z, mulai dari kebijakan berbasis data, pendidikan, transparansi anggaran, penegakan hukum, hingga potensi krisis ekonomi.
Dialog yang dimoderatori M. Syaeful Mujab itu menghadirkan empat narasumber, yakni Tom Lembong, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kreator konten Saddam Permana, dan peneliti Gustika Jusuf Hatta. Para narasumber menyoroti bagaimana keputusan pemerintah kini dapat memengaruhi masa depan generasi muda.
Mereka juga mengingatkan pentingnya melibatkan anak muda dalam penyusunan kebijakan, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Gustika Soroti Data yang Tak Digunakan dan Kriminalisasi Anak Muda
Peneliti Gustika Fardani Jusuf Hatta mengkritik kebiasaan pembuat kebijakan yang tidak memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Menurutnya, data yang diperoleh melalui proses panjang kerap tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
"Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayanya nggak pernah dilihat," katanya.
Gustika juga menolak anggapan bahwa Generasi Z dan milenial merupakan kelompok yang memiliki persoalan seragam. Menurutnya, kedua generasi tersebut menghadapi tantangan berbeda.
Akses terhadap teknologi pun belum merata di antara kelompok masyarakat. Ia turut menyoroti respons negara terhadap anak muda yang menyampaikan kritik.
Menurut Gustika, orang muda tidak hanya menghadapi pembungkaman, tetapi juga risiko kriminalisasi.
"Orang muda ketika kritis bukan hanya dibungkam tapi juga dikriminalisasi," ucapnya.
Tekanan terhadap anak muda, lanjutnya, juga berlangsung di ruang digital, termasuk melalui serangan terhadap mereka yang menyuarakan pendapat. Gustika mengingatkan bahwa kelompok anak muda memiliki latar belakang dan kebutuhan beragam.
Di dalamnya terdapat peneliti, dokter, petugas pemadam kebakaran, seniman, hingga wirausaha. Karena itu, kebijakan yang menyasar anak muda perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tersebut.
Ia juga menyoroti persoalan anggaran perpustakaan. Menurutnya, sejumlah riset menunjukkan minat baca Generasi Z meningkat, tetapi kondisi itu tidak sejalan dengan kebijakan anggaran.
"Tapi dengan fakta itu, malahan anggaran perpustakaan dipotong," ujarnya.
Bagi Gustika, kondisi tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan: data yang tersedia belum tentu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Saddam Permana: Beli iPhone Tak Mewakili Kondisi Ekonomi Masyarakat
Sementara Kreator konten Saddam Permana mengkritik narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia seolah-olah baik-baik saja. Menurutnya, fenomena konsumsi kelompok masyarakat tertentu tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi seluruh penduduk.
"Orang yang beli iPhone itu tidak merepresentasikan seluruh ekonomi masyarakat Indonesia," ujarnya.
Saddam menjelaskan persoalan kebutuhan primer melalui contoh dampak kebakaran hutan dan lahan. Ketika kebakaran menyebabkan seratus ribu orang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), udara bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Sebaliknya, berlibur ke luar negeri bukanlah kebutuhan primer. Ia juga menempatkan pendidikan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Saddam menegaskan bahwa akses pendidikan merupakan hak setiap orang dan masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan untuk bersekolah, termasuk di Aceh dan Lombok.
"Pendidikan itu adalah dasar yang merupakan hak asasi manusia kita bersama," tegasnya.
Dalam pembahasan mengenai penegakan hukum, Saddam menyoroti fenomena yang dikenal sebagai no viral, no justice, yakni ketika suatu perkara dinilai baru mendapat perhatian setelah ramai di media sosial.
"Kalau kita membahas sustainability, I do believe that responsibility terbesar ada pada aparat penegak hukum itu sendiri," katanya.
Menurut Saddam, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penanganan perkara berjalan secara berkelanjutan, tanpa bergantung pada seberapa luas perhatian publik terhadap suatu kasus. Ahok Dorong Transparansi Anggaran dan Kebijakan Berbasis Kajian
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyoroti pentingnya transparansi anggaran dalam pengelolaan pemerintahan. Ia menilai teknologi seharusnya dapat digunakan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan uang negara.
Ahok mengeklaim telah menerapkan keterbukaan anggaran ketika memimpin Jakarta. Ia mencontohkan bahwa pengeluaran pemerintah, termasuk pembelian air minum kemasan, dapat diketahui masyarakat melalui situs web.
"Saya di DKI berani buka semua.
Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website," ujarnya.
Selain transparansi anggaran, Ahok mendorong publik menyuarakan pentingnya undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan agar negara dapat menyita kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Ahok, daerah penghasil semestinya memperoleh bagian lebih besar dari hasil produksi sumber daya alam di wilayahnya.
"Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton adalah milik daerah.
Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," katanya.
Dalam pembahasan mengenai pelayanan publik, Ahok menekankan pentingnya pemimpin mendengarkan dan merespons pengaduan masyarakat, termasuk dengan cara yang santun. Ia memaparkan pengalamannya ketika memimpin Jakarta, terutama mengenai kebijakan relokasi warga ke rumah susun.
Menurutnya, kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal warga justru dapat menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial apabila tidak didahului kajian yang memadai. Ahok mencontohkan warga yang sebelum itu tinggal di gang-gang sempit dan menjalankan usaha kecil di lingkungan tempat tinggalnya.
Setelah dipindahkan ke rumah susun, sebagian dari mereka berpotensi kehilangan mata pencaharian sekaligus jejaring sosial dengan tetangga.
"Dulu kita pindahkan orang, kita berpikir untuk kebaikan dia, ternyata orang yang tinggal di gang-gang sempit itu dia bisa dagang," ujarnya.
Pengalaman tersebut, kata Ahok, mendorong perubahan rancangan rumah susun dengan menyediakan ruang usaha bagi penghuninya. Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya berorientasi pada keadilan sosial, bukan semata-mata menjalankan kekuasaan.
Gustika Hatta, Ahok dan Tom Lembong dalam diskusi memperingati Sumpah Pemuda di DPP PDIP, Rabu (28/10/2026) Foto: Dok.
Istimewa"Jadi kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," kata Ahok.
Di sisi lain, Tom Lembong memperingatkan potensi krisis ekonomi dalam enam hingga 12 bulan ke depan. Ia menilai generasi muda akan menghadapi tekanan besar apabila kondisi perekonomian memburuk.
"Hitungan saya mungkin potensi kita krisis dalam 6 bulan-12 bulan ke depan itu di atas 50%," ujarnya.
Meski demikian, Tom tidak memandang krisis semata-mata sebagai situasi yang membawa dampak negatif. Ia menilai sejarah menunjukkan bahwa krisis di sejumlah negara Eropa maupun Indonesia setelah 1998 juga dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi.
Menurutnya, perubahan yang muncul setelah krisis dapat menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan dan menyelamatkan generasi berikutnya. Peringatan Tom tersebut menambah perhatian dalam diskusi terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran.
Para narasumber menilai keputusan pemerintah kini memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesempatan pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda. Dialog antargenerasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PDI Perjuangan.
Millennium Public Pulse 28 dirintis sebagai ruang dialektika yang digelar setiap tanggal 28. Forum tersebut direncanakan berlanjut hingga puncak peringatan satu abad Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2028.
Melalui dialog tersebut, para narasumber menyoroti pentingnya kebijakan publik yang berpijak pada data, transparansi anggaran, pemerataan akses pendidikan, penegakan hukum, serta keterlibatan generasi muda.
Mereka juga mengingatkan bahwa kebijakan yang dibuat hari ini akan menentukan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi generasi muda pada masa mendatang.
