Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada sejumlah kepala daerah di kawasan terdampak bencana di Sumatera yang belum merealisasikan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Teguran tersebut disampaikan mengingat masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tingkat penyerapan anggarannya sangat rendah, bahkan tercatat masih nol persen. Padahal, dana alokasi tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat proses penanganan dampak bencana serta pemulihan wilayah bagi masyarakat setempat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai menggelar rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan dukungan anggaran penanganan bencana sebesar Rp 12,34 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total nilai alokasi dana tersebut, sebesar Rp 10,64 triliun di antaranya merupakan porsi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang disiapkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak. Mendagri pun meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan alokasi anggaran tersebut secara maksimal dan cepat tanpa hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data evaluasi penyerapan dana penanganan bencana, tingkat realisasi di sejumlah daerah masih tergolong rendah. Di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi sebesar 60 persen, sementara Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba tercatat masih nol persen. Sementara itu di wilayah Aceh, Kabupaten Pidie telah berhasil merealisasikan penyerapan hingga 93 persen, namun Kabupaten Bireuen masih berada pada tingkat nol persen. Mendagri mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Bupati Bireuen, yang menjelaskan bahwa penyerapan nol persen tersebut terjadi karena anggaran pembangunan jalan baru baru akan dibayarkan pada akhir tahun.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa keterlambatan alokasi akibat pengerjaan proyek yang belum selesai masih dapat dimaklumi. Kendati demikian, pihak kementerian menekankan agar anggaran bencana tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar penanganan bencana atau sengaja dibiarkan untuk dijadikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Kementerian akan terus melakukan pemantauan secara langsung terhadap penggunaan alokasi tambahan TKD tersebut agar proses pemulihan infrastruktur serta kehidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dapat berjalan optimal.
