JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa langkah antisipasi dan pengelolaan risiko bencana alam di seluruh wilayah Indonesia harus diintegrasikan sejak awal perencanaan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam agenda seminar kerja sama Indonesia-Jepang yang diselenggarakan di Jakarta.
Dalam forum strategis tersebut, Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memasukkan mitigasi risiko bencana secara menyeluruh ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemetaan potensi bencana yang akurat merupakan fondasi utama sebelum suatu wilayah mengembangkan proyek pembangunan fisik.
Integrasi antara mitigasi bencana dan penataan ruang menjadi perhatian mendasar yang disuarakan oleh Wamendagri. Penataan ruang di setiap daerah dinilai wajib berpedoman pada kajian risiko bencana guna meminimalkan potensi dampak kerugian materiil maupun ancaman keselamatan jiwa di masa depan.
Forum seminar Indonesia-Jepang ini menjadi wadah bertukar pandangan serta pengalaman antar kedua negara mengenai manajemen krisis dan tata kelola kawasan rawan bencana. Jepang selama ini dikenal luas memiliki sistem penanggulangan dan perencanaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana yang komprehensif.
Bima Arya mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan warga saat menyusun serta mengeksekusi rencana tata ruang wilayah. Kebijakan pembangunan daerah harus senantiasa berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan dan pemetaan zona rawan.
Langkah penguatan mitigasi yang dimulai sejak tahap awal perencanaan diyakini dapat menciptakan kawasan pemukiman, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tangguh. Kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dapat ditekan apabila tata ruang disusun dengan memperhitungkan faktor geografis secara matang.
Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah agar konsisten mengarusutamakan isu penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini sangat krusial agar alokasi anggaran serta program kerja pembangunan daerah memiliki arah mitigasi yang jelas dan terukur.
Melalui keikutsertaan dalam seminar internasional Indonesia-Jepang tersebut, diharapkan lahir kolaborasi konkret berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Komitmen perencanaan yang matang dari jajaran pemerintah daerah menjadi kunci utama terwujudnya pembangunan yang aman dan berkeberlanjutan.
