Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita Nasional

Surat Penangkapan Terbit, Tersangka Terus Berkeliaran Bebas, Khoiruddin Minta Kapoldasu Bertindak

×

Surat Penangkapan Terbit, Tersangka Terus Berkeliaran Bebas, Khoiruddin Minta Kapoldasu Bertindak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Mandailing Natal – Sumatera Utara, wartakotanews.com – Kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Khoiruddin, warga Desa Suka Ramai Sibaung-baung, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, kembali menjadi sorotan. Khoiruddin menilai terdapat kejanggalan dalam administrasi penanganan perkara yang dilaporkannya ke Polres Mandailing Natal pada 15 April 2025 tahun lalu.

Khoiruddin merupakan pelapor sekaligus korban dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut. Ia menyebut mengalami pemukulan pada bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan dan harus mendapatkan jahitan dari tenaga medis.

Example 300x600

Berdasarkan dokumen dan kronologi yang disampaikan Khoiruddin, laporan tersebut diterima SPKT pada 15 April 2025. Laporan tercatat dengan nomor STPL/138/IV/2025/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMUT.

Pada 29 April 2025, penyidik menerbitkan SP2HP Nomor B/242/IV/RES.1.6./2025/Reskrim yang menyatakan laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan selama 30 hari.

Perkembangan berikutnya tercatat dalam SP2HP Nomor B/375/VII/RES.1.6./2025/Reskrim tertanggal 2 Juli 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyidik telah meminta keterangan saksi bernama Maslena dan Faridah serta merencanakan undangan wawancara klarifikasi terhadap terlapor bernama Riski.

Selanjutnya, pada 8 Agustus 2025 diterbitkan SPDP Nomor 84/VIII/RES.1.6./2025/Reskrim mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Dalam SP2HP tertanggal 26 Agustus 2025, penyidik menyampaikan bahwa terlapor telah dipanggil namun tidak hadir tanpa alasan. Penyidik kemudian merencanakan pemanggilan kedua.

Perkembangan kembali disampaikan melalui SP2HP Nomor B/84/II/RES.1.6./2026/Reskrim tertanggal 5 Februari 2026. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Riski Siregar tidak hadir memenuhi panggilan kedua sebagai saksi.

Penyidik kemudian menyatakan akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka.

Namun, menurut Khoiruddin, ia tidak menerima atau menemukan SP2HP yang menjelaskan hasil gelar perkara tersebut.

Persoalan yang kemudian dipertanyakan adalah penerbitan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/90/VII/RES.1.6./2026/Reskrim yang disebut tanpa tanggal namun tercatat pada bulan Juli 2026.

Sementara itu, berdasarkan SP2HP Nomor B/886/XI/RES.1.6./2026/Reskrim tertanggal 10 November 2026, penyidik baru menyampaikan bahwa Riski Siregar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan.

Dalam SP2HP tersebut juga disebutkan bahwa tindak lanjut perkara adalah melakukan upaya paksa dengan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Riski Siregar untuk dimintai keterangan serta mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Urutan dokumen tersebut menjadi dasar bagi Khoiruddin untuk mempertanyakan administrasi penanganan perkara. Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai penerbitan surat perintah penangkapan yang, menurut dokumen yang dimilikinya, tercatat lebih dahulu dibandingkan pemberitahuan bahwa Riski Siregar telah ditetapkan sebagai tersangka.

Khoiruddin meminta persoalan tersebut diperiksa dan dijelaskan oleh pihak yang berwenang. Ia juga meminta Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Mandailing Natal meninjau kembali penanganan laporan yang telah berjalan sekitar 19 bulan.

“Saya tidak meminta diistimewakan dalam kasus ini, saya hanya meminta kepastian dan keadilan hukum yang nyata. Saya berharap Pak Kapolri, Pak Kapolda dan Pak Kapolres Madina untuk meninjau ulang kembali kasus yang saya laporkan tersebut,” kata Khoiruddin.

Ia mengatakan sampai Rabu, 18 November 2026, dirinya belum memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang diharapkannya.

“Saya akan terus menyuarakannya dan tidak akan berhenti sampai pelaku ditangkap, walau dengan cara apapun sampai pak Kapolri dan Pak Kapolda Sumatera Utara mendengar suara saya selaku masyarakat yang mencari keadilan hukum”, tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si. telah beberapa kali dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan dan tanggapan mengenai persoalan tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban atau tanggapan dari Kapolres Mandailing Natal terkait dugaan kejanggalan administrasi yang disampaikan Khoiruddin.

Berita ini memuat keterangan berdasarkan dokumen dan informasi yang disampaikan pelapor. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara tetap memerlukan penjelasan dan pemeriksaan dari pihak kepolisian serta pihak berwenang lainnya. (MJ)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *