Jakarta – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) terus bergerak cepat dalam mempercepat penataan struktur kelembagaannya. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh agenda reforma agraria di tingkat nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya akselerasi tersebut, Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo menggelar pertemuan khusus dan rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Majapahit, Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini mempertegas komitmen bersama dalam mengawal penataan kelembagaan yang komprehensif.
Fokus utama dalam pembahasan tersebut dititikberatkan pada percepatan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Badan Reforma Agraria Nasional. Pembentukan SOTK yang solid dan sistematis menjadi hal krusial agar BRAN dapat segera beroperasi secara optimal dalam menjalankan mandat negara.
Selain penyusunan SOTK, pertemuan tersebut juga mematangkan pembagian fungsi, tugas, serta kewenangan antarlembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih peran dan memastikan koordinasi teknis di lapangan dapat berjalan harmonis tanpa hambatan birokrasi.
Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga negara. Menurutnya, keselarasan pandangan antara pihak BRAN, Kementerian PANRB, serta Kementerian ATR/BPN menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan seluruh agenda reforma agraria nasional.
Melalui langkah koordinasi yang intensif ini, diharapkan seluruh tata kerja dan regulasi pendukung kelembagaan BRAN dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat. Penataan kelembagaan ini diproyeksikan akan memperkuat eksekusi berbagai program strategis reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah cepat yang ditempuh oleh BRAN bersama Kementerian PANRB dan Kementerian ATR/BPN ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan reformasi tata kelola pertanahan nasional yang berkeadilan demi mendukung penuh arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
