Mereka terdiri dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Salah satu materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut ialah penguatan kompetensi komunikasi politik di era digital untuk mengantisipasi dampak pernyataan atau unggahan kader di media sosial. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan komunikasi politik di era digital membutuhkan perhatian khusus.
Sebab, pernyataan pejabat publik yang disampaikan secara tidak tepat dapat menjadi viral dan menimbulkan persoalan yang lebih luas.
"Bisa jadi postingan atau statement kita di media sosial, ya, yang kalau kita menyampaikannya kurang tepat, maka itu bisa jadi viral, dampaknya bukan hanya dia yang bermasalah, bisa menjadi permasalahan lebih luas lagi," kata Kholid kepada wartawan di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10).
Kholid menuturkan PKS ingin memperkuat etika dan kompetensi komunikasi publik para kadernya. Menurutnya, pejabat publik perlu memahami bahwa setiap pernyataan yang disampaikan di ruang digital dapat membawa dampak luas, terlebih ketika menjadi perhatian masyarakat.
"Karena itu, kita ingin agar menguatkan satu etika komunikasi publik di era digital, yang kedua kompetensi," ujarnya.
Harus Memahami Ekosistem Digital Para pejabat publik juga perlu memahami ekosistem digital agar dapat menyampaikan pesan secara tepat.
"Sehingga kita harus sadar digital.
Ada yang bilang mengatakan digital mindset, pola pikir digital, bahwa apa-apa yang kita sampaikan di ruang digital itu, itu dampaknya itu bisa luar biasa, apalagi kalau sudah viral," lanjut Kholid.
Kholid menyampaikan, kompetensi komunikasi politik di era digital menjadi salah satu materi yang akan dibahas bersama para pakar komunikasi politik. Bimteknas Bertajuk Kepemimpinan yang Melayani
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf saat membuka Bimteknas PKS 2026 di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Kholid menuturkan, melalui kegiatan tersebut, partainya ingin mendorong para pejabat publik untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menghasilkan kebijakan yang inovatif.
Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menyampaikan pidato atau memberikan pernyataan, tetapi harus turun langsung untuk mendengarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kita ingin meminta, mendorong, dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik, baik yang di legislatif di pusat, provinsi, di kabupaten/kota, maupun eksekutif untuk memiliki kepemimpinan yang melayani dan menghasilkan kebijakan yang inovatif," kata Kholid.
Ia juga meminta para kader agar tidak hanya menjalankan kebijakan dengan pola yang sama seperti sebelum itu. Kholid menilai inovasi diperlukan agar kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kita ingin mendorong agar ada proses kebijakan publik, produk kebijakan publik yang dilakukan secara inovatif.
Kita tidak re-inventing the wheel, ya, begitu-begitu saja, business as usual, tidak mau kayak gitu," pungkasnya.
