Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Usai rapat, kepada awak media Luhut menyebut Prabowo setuju terhadap hasil kajian DEN terkait korupsi. Lewat kajian itu, DEN menyoroti unsur kerugian negara dalam pasal korupsi.
"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi.
Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," kata Luhut.
Luhut bilang, kajian yang dibuat pihaknya berdasar pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dari konvensi tersebut, menurutnya, korupsi hanya berpusat pada suap.
"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan," ujar Luhut.
"Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara.
Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," sambung dia.
Apalagi, Luhut menilai, unsur kerugian negara dalam pasal korupsi memberatkan Danantara.
"Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya.
Nah ini saya kira penting," tutur dia.
Perlinsos Diluncurkan 10 November Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Anggota DEN Chatib Basri (kiri) menyampaikan keterangan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Digitalisasi ini akan memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran.
"Kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November," kata Luhut.
Luhut menuturkan, dengan adanya Perlinsos ini nanti akan menciptakan keadilan bagi masyarakat.
"Karena Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer.
Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," paparnya.
Dalam rapat bersama Prabowo ini, Luhut menyampaikan, sejumlah menteri di bidang ekonomi juga hadir. Di sana, jajaran DEN mengkonfirmasi ulang soal data-data yang ada.
Ia memaparkan, persoalan data ini juga menjadi salah satu fokus Prabowo.
"Jadi dengan data-data yang lengkap ini proses pengambilan keputusan kita harapkan basisnya data dan studi," tambah dia.
El Nino dan La Nina Pengaruh ke Pangan Seorang nelayan menebar jaring di sungai di Tangerang, provinsi Banten, pada 17 Juli 2026, saat permukaan air menurun sebagian akibat dampak El Nino, yang telah membawa musim kemarau berkepanjangan.
Luhut menjelaskan, fenomena tersebut akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan hingga bencana alam yang mungkin terjadi.
"Presiden juga tadi kita lapori mengenai El Nino yang kita usulkan untuk melihat BMKG dengan detail, dan La Nina yang akan mungkin nanti datang beberapa waktu lagi ke depan sehingga itu kan berpengaruh kepada pangan, ketersediaan pangan maupun tadi kemungkinan banjir," kata Luhut.
Karenanya, Luhut menyampaikan, perlu ada langkah-langkah kontigensi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Sehingga dengan demikian ada kontinjensi untuk menghadapi hal-hal yang memang di luar kemampuan kita karena itu masalah alam, tapi bisa diprediksi bakal terjadi, terus apa langkah-langkah kita," ungkap Luhut.
"Misalnya tadi untuk penyiapan pangan, kapan mungkin menanam mulai, dan seterusnya.
Tadi juga Presiden sudah memberikan arahan mengenai itu dan saya kira arahan-arahan Presiden ya cukup detail dalam konteks itu tadi," pungkasnya.
