Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan tanggapan resmi mengenai penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, kalangan media, hingga sejumlah tokoh politik. Saat ditemui usai menghadiri kegiatan penyaluran bantuan pangan di Kota Medan pada Senin (9/11), sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh proses penanganan perkara hukum ini diserahkan sepenuhnya kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Zulkifli Hasan menaruh kepercayaan penuh terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas perkara pelik ini. Penilaian positif tersebut didasarkan pada rekam jejak kepemimpinan Kapolri yang dinilai luar biasa dalam menanggulangi berbagai tindak pidana besar sebelumnya. Zulhas menyinggung keberhasilan institusi kepolisian dalam mematahkan jaringan kejahatan narkotika, seperti pengungkapan barang bukti narkoba seberat 1,16 ton di Asahan serta penggerebekan pabrik pembuatan sabu di wilayah Pidie dan Bireuen, Aceh. Atas dasar efektivitas dan ketegasan penegakan hukum dalam kasus-kasus besar tersebut, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal ini diyakini akan berjalan secara profesional.
Perkara hukum yang menjadi perhatian publik ini melibatkan pengusutan atas praktik penyadapan tanpa izin yang diduga berlangsung sepanjang kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan internal Polri, kegiatan penyadapan tersebut diindikasikan kuat berjalan secara ilegal karena dilakukan tanpa mengikuti regulasi serta prosedur hukum yang sah. Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam skandal penyelewengan wewenang ini, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sinta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Dari keempat tersangka tersebut, tiga perwira tinggi telah menjalani penahanan resmi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sedangkan satu tersangka yakni Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan yang masih berada dalam proses pemulihan pascasakit.
Penanganan perkara yang menyeret jajaran mantan pejabat tinggi kepolisian ini dipandang sebagai ujian krusial bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan terhadap praktik penyadapan tanpa dasar legalitas merupakan bagian penting dari upaya perlindungan privasi serta keamanan informasi pejabat negara dan instansi strategis. Publik kini menantikan penuntasan perkara ini melalui mekanisme pengadilan yang jujur, adil, dan transparan, seiring komitmen Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tanah air.
