Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya penyidikan baru dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Informasi penyidikan baru tersebut mengemuka setelah pihak kejaksaan kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait penanganan perkara. Pemeriksaan terbaru yang dilakukan oleh tim penyidik menyasar seorang saksi berinisial YN yang berasal dari pihak PT ECS IJ pada Rabu (28/10). Langkah ini menandai kelanjutan pengusutan dugaan penyimpangan anggaran serta tata kelola di lembaga tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi kabar mengenai keberadaan penyidikan baru itu saat dikonfirmasi oleh awak media di Gedung Kejagung, Jaksel, pada Selasa (10/11). Kendati membenarkan adanya penyidikan baru dan agenda pemeriksaan saksi yang terus berjalan, Anang Supriatna menjelaskan bahwa dirinya masih perlu melakukan pengecekan kembali mengenai materi perkara serta kepastian tanggal dimulainya penyidikan terbaru itu. Pihak kejaksaan berjanji akan mengonfirmasi dan memberikan rincian lebih lanjut setelah seluruh data perkara diverifikasi.
Sebelum dikeluarkannya penyidikan baru ini, Kejagung telah melakukan serangkaian tindakan hukum hingga menetapkan belasan tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster perkara, yakni klaster tata kelola BGN dan klaster pengadaan motor listrik. Pada klaster tata kelola BGN, sebanyak enam tersangka telah diserahkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September 2026. Para tersangka tersebut mencakup Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung, Mantan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan, serta dua orang dari pihak swasta yakni Glory Harimas dan Asep Yusuf Somantri.
Sementara itu, pada klaster kedua yakni pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional, Kejagung menjerat lima orang tersangka. Mereka terdiri dari Kolonel Budi Utomo selaku mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), GB selaku Direktur PT ASE dan PT AKI, Andri Mulyono selaku Komisaris PT ASE dan PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, serta AA selaku Direktur PT ASE. Seluruh tersangka pada klaster motor listrik beserta barang bukti penunjang telah resmi dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2026.
Pemeriksaan terhadap saksi YN pada Rabu (28/10) menjadi salah satu bukti bahwa Kejaksaan Agung terus mendalami aliran transaksi dan mekanisme operasional dalam kasus korupsi tata kelola MBG ini. Pengungkapan penyidikan baru oleh Anang Supriatna pada Selasa (10/11) mempertegas komitmen kejaksaan untuk menuntaskan perkara hukum yang melibatkan Badan Gizi Nasional secara transparan demi memastikan akuntabilitas tata kelola di tingkat lembaga pemerintah.
