Mandailing Natal – Sumatera Utara, wartakotanews.com – Kejanggalan penerbitan SP2HP dan proses penanganan kasus dugaan penganiayaan yang telah berjalan sekitar 18 bulan menjadi sorotan. Khoiruddin selaku korban sekaligus pelapor menyatakan akan menempuh upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal.
Khoiruddin menyampaikan rencana tersebut kepada wartawan pada Kamis, 12 November 2026. Ia mengatakan permohonan praperadilan akan segera didaftarkan dan ditujukan terhadap Kasat Reskrim, Kapolres Mandailing Natal, serta Kapolda Sumatera Utara.
“Secepatnya kita akan daftarkan,” kata Khoiruddin.
Menurut Khoiruddin, langkah tersebut ditempuh karena ia menduga terdapat prosedur dalam penanganan perkara yang perlu diuji melalui jalur hukum.
Salah satu hal yang dipersoalkannya adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/90/VII/RES.1.6./Reskrim terhadap terlapor berinisial MHD. RISKI SIREGAR, warga Desa Suka Ramai, Kecamatan Panyabungan Utara.
Khoiruddin menyebut surat tersebut mencantumkan Juli 2026, tetapi tidak mencantumkan tanggal penerbitan secara lengkap.
Sementara itu, berdasarkan SP2HP yang menurut Khoiruddin telah diterimanya, Surat Penetapan Tersangka terhadap RISKI SIREGAR bernomor B/886/XI/RES.1.6./2026/Reskrim tercatat diterbitkan pada 10 November 2026.
Perbedaan waktu penerbitan kedua dokumen tersebut menjadi salah satu dasar Khoiruddin mempertanyakan proses penyidikan. Ia mengaku sebelumnya tidak menerima pemberitahuan mengenai hasil gelar perkara maupun penetapan tersangka.
“Kami melihat adanya surat perintah penangkapan yang diterbitkan pada bulan Juli 2026 tanpa mencantumkan tanggal surat. Sementara surat penetapan tersangka baru tercatat tanggal 10 November 2026,” ujarnya.
Khoiruddin juga mengatakan dirinya sempat mempertanyakan dokumen tersebut kepada penyidik. Menurut keterangannya, pada awalnya ia diberi penjelasan bahwa dirinya tidak berhak menerima surat penetapan tersangka, tetapi kemudian dokumen tersebut akhirnya diberikan.
Atas persoalan itu, Khoiruddin menilai terdapat hal yang perlu diuji mengenai urutan dan prosedur administrasi penyidikan. Ia menyatakan akan membawa persoalan tersebut melalui mekanisme praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
Selain praperadilan, Khoiruddin juga mempersiapkan pengaduan kepada Divisi Propam Mabes Polri dan Kapolri terkait proses penanganan perkara yang menurutnya berjalan lamban.
“Selain ke Propam Mabes Polri, kita juga akan mengadukan lambannya kasus ini kepada Bapak Kapolri,” katanya.
Khoiruddin menyebut perkara dugaan penganiayaan tersebut telah berjalan sekitar 18 bulan. Ia mempertanyakan mengapa sampai saat ini perkara yang dilaporkannya belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkannya sebagai korban.
Ia berharap pengaduan dan langkah praperadilan tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai proses hukum perkara yang dilaporkannya.
Seluruh dugaan mengenai ketidaksesuaian prosedur dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dan penilaian dari Khoiruddin selaku korban/pelapor. Penilaian mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik tetap menjadi kewenangan lembaga dan mekanisme hukum yang berwenang.(MJ)
